Kubu Silmy Karim Bantah Kewenangan Izin Tinggal WNA, Jaksa Siap Buktikan Lewat 200 Saksi

By Admin


Mantan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim

nusakini.com, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) berencana memanggil sekitar 200 saksi guna membuktikan dakwaan perkara dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) dan gratifikasi yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Rencana pembuktian masif tersebut disampaikan jaksa saat membacakan pernyataan pembuka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa (17/11/2026).

Selain keterangan ratusan saksi, penuntut umum telah menyiapkan berbagai dokumen surat serta barang bukti elektronik yang berkaitan erat dengan perkara ini. Seluruh alat bukti tersebut dirancang untuk mengurai peran Silmy bersama para terdakwa lainnya dalam dugaan tindak pidana tersebut.

“Untuk pembuktian dakwaan, bahwa Penuntut Umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi,” kata jaksa di hadapan majelis hakim ruang sidang Tipikor Jakarta.

Dalam surat dakwaan, Silmy diduga terlibat dalam praktik pemerasan terhadap WNA senilai Rp168,9 miliar dengan bagian pribadi sebesar Rp1,2 miliar. Ia juga didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp33,8 miliar berupa pembelian saham Rp31,3 miliar dan setoran tunai Rp2,5 miliar selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi maupun Wamen Imipas.

Atas perbuatan tersebut, penuntut umum menjerat terdakwa dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor. Dakwaan tersebut turut dikaitkan dengan Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Merespons dakwaan jaksa, kuasa hukum Silmy Karim, Dodi S Abdulkadir, menyatakan pihaknya siap melawan dengan menghadirkan 25 orang saksi dan ahli di persidangan. Dodi menegaskan kliennya sama sekali tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin tinggal WNA saat menjabat sebagai Wakil Menteri.

“Selanjutnya, sejak diangkat sebagai Wakil Menteri pada tanggal 21 Oktober 2024, terdakwa tidak memiliki kewenangan apa pun dalam proses pemberian izin tinggal. Kami akan membuktikan bahwa kewenangan tersebut berada pada Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Izin Tinggal dan Status,” ujar Dodi saat membacakan pernyataan pembuka.

Pihak pembela juga membantah tuduhan penerimaan uang selama kliennya memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi. Menurut Dodi, seluruh persetujuan izin tinggal pada masa kepemimpinan Silmy murni berjalan sesuai prosedur administrasi tanpa pungutan liar. (*)